Pimpinan Parpol Diimbau Gelar Silaturahim Demokrasi

Pimpinan Parpol Diimbau Gelar Silaturahim Demokrasi
By Republika Newsroom
Senin, 20 April 2009 pukul 23:38:00

JAKARTA–Aliansi gerakan mahasiswa dan pemuda menyerukan para pimpinan parpol agar mengintensifkan silaturahim demokrasi. Mereka menilai masyarakat saat ini membutuhkan bukti kenegarawanan pimpinan parpol. Hal itu dinilai penting untuk menjernihkan kembali tujuan pemilu yang bukan hanya kompetisi semata.

“Sekaranglah saatnya para pimpinan parpol menggelar silaturahim demokrasi dan mengedepankan kenegarawanan,” kata Ketua Umum KAMMI, Rahman Toha Budiarto, dalam konferensi pers di kanor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/4). Aliansi terdiri dari KAMMI, PMKRI, GPI, HMI-MPO, dan IMM.

“Harus ada langkah yang lebih progresif untuk menciptakan sistem politik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya. Menurut dia, agenda utama reformasi di bidang hukum, sosial, dan ekonomi masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karenanya, keberlanjutan dan penuntasan agenda reformasi perlu ada kepastian.

“Jangan sampai kondisi pemilu saat ini menjadi karpet merah bagi neo-liberalisme untuk semakin menghegomoni Indonesia,” katanya. Rahman menambahkan, substansi demokrasi sesuangguhnya adalah untuk mewujudkan kemenangan rakyat Indonesia secara bersama-sama. ikh/kpo

Read more...

Demi Pilpres 2009, Petinggi Parpol Diminta Silaturahmi Demokrasi

Demi Pilpres 2009, Petinggi Parpol Diminta Silaturahmi Demokrasi
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu

Jakarta - Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa mendorong petinggi parpol untuk
bersilaturahim demokrasi. Hal ini dilakukan demi kesuksesan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"Kita tahu Pemilu Legislatif 2009 tidak sempurna, saatnya pemimpin politik menggelar silaturahmi demokrasi. Membicarakan masa depan bangsa," tutur perwakilan Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda, Ketua PP KAMMI, Rahman Toha Budiarto.

Hal ini disampaikan Rahman dalam konferensi pers yang digelar Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda, di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2009).

Toha menambahkan, DPT harus dibenahi menyambut pilpres untuk memastikan tidak ada lagi masalah DPT dikemudian hari.

"DPT harus dibenahi sekalipun harus melalui jalur hukum. Negara dalam bahaya jika dibiarkan seperti ini," imbuh Toha.

Menurut Toha, semua pihak harus membenahi pemilu, karena pemilu bukan ajang untuk bertanding parpol. Hak asasi rakyat Indonesia harus menjadi nomor satu.

"Pemilu untuk mewujudkan kemenangan rakyat. Bukan parpol, menang atau kalah saja," pungkasnya.

Read more...

Seruan rekonsilisiasi Elite Politik dan pulihkan hak sipil Rakyat

Pemilu bukanlah sekedar pertandingan untuk mencari menang dan kalah
semata dalam demokrasi. Substansi demokrasi sesungguhnya adalah untuk
mewujudkan kemenangan rakyat Indonesia secara bersama-sama tanpa
kecuali. Karena itulah semestinya kebersamaan adalah azas yang harus
terus dibangun untuk masa depan bangsa dengan merekatkan dan memperkuat
tali persatuan, bukan sebaliknya malah menciptakan perpecahan.



Kita semua menyaksikan bahwa Pemilu 2009 memang jauh dari kesempurnaan.
Namun tentunya jangan sampai karena itulah perpecahan semakin nyata
terjadi. Sekaranglah saat yang paling tepat dan mendesak untuk para
pimpinan politik menggelar silaturahim demokrasi, duduk bersama, dan
membicarakan masa depan bangsa. Bila ada pergesekan kepentingan dalam
kompetisi, maka proses normative tetap dijalankan tetapi kehangatan
situasi harus tetap dijaga.



Saat ini masyarakat ingin melihat bukti, tauladan dan ke-negarawan-an
para pemimpin politik. Bagi negarawan, berkompetisi dan berbeda
kepentingan itu wajar saja selama komunikasi dan silaturahim tetap
dibangun. Bagi yang menang untuk membuka diri terhadap yang kalah dan
menjaga kohesifitas untuk kepentingan yang lebih besar yaitu stabilitas
politik nasional dan iklim demokrasi yang sehat. Rakyat rindu elite
politik yang negarawan.





Pemulihan hak sipil dan politik rakyat

Yang paling disesalkan dan harus dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu
legislatif kemarin adalah terabaikanya hak konstitusional warga negara,
utamanya dalam persoalan banyaknya warga yang memiliki hak untuk memilih
namun gagal melaksanakan haknya karena tidak terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT).



Karena itulah seluruh pihak yang bertanggung-jawab harus segera mencari
solusi cepat untuk pemulihan hak sipil dan politik rakyat agar kesalahan
tersebut tidak terulang lagi pada Pilpres. DPT harus segera diperbaiki
dan harus dihormati bila ada yang menempuh jalur hukum untuk menuntut
haknya.



Bila ini tidak segera bisa teratasi maka kita akan sangat malu karena
menyediakan hak rakyat yang paling mudah kaya begini saja tidak bisa
apalagi menyediakan hak rakyat terhadap pendidikan, kesehatan dan pangan
yang lebih rumit. Artinya negara dalam bahaya jika kejadian seperti ini
dibiarkan.

Read more...

Selamatkan Demokrasi Indonesia

Kita bersepakat bahwa pemilu 2009 adalah penentuan bagikeberlanjutan
demokrasi di Indonesia. Jika berhasil maka akan memberikan dampakyang
positif, namun sebaliknya jika gagal akan menjadi preseden masa
kritisbagi demokratisasi yang terjadi di negara kita. Kita berharap
bahwa pemiluini akan menjadi akhir dari transisi demokrasi yang akan
menghasilkan pemimpinyang dikehendaki rakyat dan cita-cita reformasi,
kredibel dan legitimate. Selain akselerasi transisi demokrasi kita juga
berharap ini akan menagregasi alih generasi menuju kepemimpinan yang
sering kita sebut sebagai "kepemimpinan pemuda".

Pemilu 2009 adalah Pemilu ketigapada masa reformasi (transisi
demokrasi). Di beberapa negara yang mengalamitransisi demokrasi halnya
Indonesia, masa 10 tahun adalah masa yang sangatmenentukan. Bila sudah
sampai Pemilu yang ketiga dan telah lebih dari 10 tahunnamun tidak
banyak perbaikan, maka sungguh akan menjadi masa rawan.

Namun, hingga hari ini setiap hari kita masih disajikan
berita-beritatentan g pesimisme dan kekhawatiran penyelenggaraan Pemilu
2009. Sejak awal kita memang menyaksikan betapasemrawutnya persiapan
pemilu Penyelenggara Pemilu (KPU) tidak menunjukkanprofesio nalitas dan
kemampuan untuk memanage setiap masalah. Sebagaipenyelenggar a pemilu,
pola manajemen KPU juga sangat buruk. Berbagai tahapanpemilu banyak yang
mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Penyampaianinformas i kepada
publik juga sering kali berbeda. Simpang-siur DPT, terancamnyajutaan
suara mahasiswa , TKI, yang terancam tidak bisa menggunakan hak
pilihnyaseharusnya bisa diantisipasi sejak awal oleh KPU.

Disisi lain bila kita melihat pola dan perilaku elite politik yang saat
ini belummenunjukkan ada perubahan dari yang sebelumnya. Yang disajikan
setiap harihanyalah berputar-putar pada berita, wacana, prediksi, dan
spekulasi "siapadengan siapa akan lawan siapa". Sangat elitis
dan tidak sejalan dengan spiritdari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Sementara rakyat dibuat bingungsebenarnya sekarang kita pada
kondisi yang lebih baik sehingga harusdilanjutkan, atau sebaliknya pada
kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkansehi ngga harus ada pembaharuan
dan perubahan.

Upaya mempengaruhi elite tampaknya sudah sangat-sangatsulit untuk
dilakukan. Mereka sudah terkena miopi (rabun jauh) dan yangdipikirkan
sekarang hanyalah bagaimana cara untuk menang. Karena itulah
melihatfakta tersebut dan mengingat terbatasnya waktu, maka KAMMI Pusat
menyerukan kepadaseluruh daerah untuk mengambil langkah-langkah
strategis untuk mendesakpenyelamata n demokrasi di Indonesiaagar pemilu
menjadi lebih berkualitas.

KAMMI Pusat mengajak teman-teman di daerah untukmengembalikan track
demokrasi ini agar kembali menjadi milik rakyat denganmelakukan GERAKAN/
SERUAN MORAL UNTUK SELAMATKAN DEMOKRASI INDONESIA (selama hari tenang).

KAMMI Pusat bersama elemen gerakan mahasiswa intra-kampus( BEM-SI) dan
ekstra-kampus serta elemen-elemen pemuda pro-demokrasi juga
menggelarmimbar bebas, orasi dan Deklarasi Mahasiswa dan Pemuda
"Selamatkan Demokrasi Indonesia" di gedung Perpusnas,Salemba.
Isi Deklarasi tersebut adalah:

1. Kami Mahasiswa dan Pemuda Indonesiamengajak semua pihak untuk
Selamatkan Demokrasi Indonesia dengan bersama-samamewujud kan Pemilu 2009
yang bermutu ( bersih, jujur, adil, rahasia dan tepatwaktu).

2. Kami Mahasiswa dan Pemuda Indonesiamengajak masyarakat untuk
Selamatkan Demokrasi Indonesia dengan menggunakan hakpilih agar Pemilu
2009 menghasilkan pemimpin yang berkualitas memilikikredibilita s dan
legitimate.

3. Kami Mahasiswa dan Pemuda IndonesiaPecinta Demokrasi, menuntut
penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslu) untuk lebihprofesional, terbuka,
akuntabel, netral dan independen.

4. Kami Mahasiswa dan Pemuda Indonesia mengajakseluruh kekuatan politik
yang sedang berkompetisi untuk Selamatkan demokrasiIndonesia dengan
menjunjung tinggi etika dan fair play, siap menerima hasil:menang atau
kalah dan berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu yang damai untuksemua.

Demikian seruan ini kami samapaikan. Terima kasih atas perhatianya dan
silahkan ditindak lanjuti di tiap level masing-masing.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Read more...