Tolak Capres-cawapres neoliberal dan tidak berpihak pada rakyat

Salam Perjuangan.. .
Berikut adalah release pernyataan sikap resmi dari KAMMI Pusat terkait
kebijakan “Tolak Capres-cawapres neoliberal dan tidak berpihak pada
rakyat”.

Semoga menjawab kesimpang-siuran respons dari teman-teman semua.

PERNYATAAN SIKAP

“TOLAK CAPRES-CAWAPRES REZIM NEO-LIBERAL YANG TIDAK PRO RAKYAT”

Assalamualaikum wr wb.

Pemilu bukanlah sekedar momentum pergantian rezim politik.
Pemilu adalah momentum harapan terjadinya pergantian rezim ekonomi
menuju keberpihakan pada rakyat untuk terwujudnya kedaulatan dan
kemandirian bangsa. Karena selama ini kita melihat pendekatan menghadapi
krisis dengan paket kebijakan ekonomi yang bercirikan dengan pencabutan
subsidi, penambahan utang, membuka investasi yang itu benar-benar
berdasarkan rumus neoliberalisme.

Semestinya kita belajar dari ambruknya ekonomi dunia karena
sunami krisis global, yang itu menegaskan betapa rapuhnya ekonomi
neoliberal. Solusi yang ditawarkan terbukti tidak menciptakan jalan
keluar, justru malah semakin membuka pintu ekonomi nasional untuk
digempur oleh krisis ekonomi global.

Pemilu 2009 harus menjadi upaya kita bersama untuk keluar dari
jeratan ekonomi neoliberalisme. Jangan sampai kita biarkan
neoliberalisme semakin menghegemoni Indonesia jika tidak ingin negeri
ini akan terus mengalami keterpurukan. Harus segera dihentikan penjualan
asset negara yang strategis dan penambahan utang baru, peninjauan
kembali kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional,
pembangunan infrastuktur penunjang ekonomi rakyat, melindungi pedagang
pasar tradisional dan memperjuangkan hak hak buruh, serta keberpihakan
pada sektor riil dan UKM.

Sudah saatnya, kekuatan politik nasionalis, religius, dan
progressif-kerakyat an, bersatu-padu untuk menegaskan penentangan
terhadap jalan neoliberalistik, sembari mendorong penyelamatan ekonomi
nasional, yang berisikan ekonom-ekonom, politisi, dan intelektual anti
neoliberal dan pro-rakyat. Jangan sampai kita biarkan ekonom-ekonom
neoliberal (Boediono, Sri Mulyani, dll) semakin menjerumuskan bangsa
Indonesia ke arah kehancuran.

Karena itulah mensikapi realitas politik yang sedang
terjadi, pada hari ini KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)
menyatakan:

1.Menolak pasangan capres-cawapres rezim ekonomi politik neo-liberal

2.Menolak pasangan capres-cawapres antek asing.

3.Mendorong kekuatan politik nasionalis-religius untuk bersatu-padu
menegaskan penentangan terhadap jalan neoliberalistik.

Siapapun yang akan memenangkan Pemilu 2009 dan memerintah harus berani
menggeser peran dominan ekonom pro-neoliberal. Rakyat Indonesia tak
boleh dibiarkan tetap berada di garis kemiskinan serta menjadi jajahan
bagi negara asing,

Wassalamualaikum wr wb

Allahu Akbar…Merdeka

Widya Supena

Ketua PP KAMMI

Read more...

KAMMI Menolak Pemimpin Pro Ekonomi Neo Liberal

KAMMI Menolak Pemimpin Pro Ekonomi Neo Liberal

Selasa, 12 Mei 2009, 15:10 WIB

berita8.com

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menolak pemimpin yang masih menganut prinsip ekonomi neo liberal, karena dinilai dapat menyengsarakan rakyat.

Penolakan tersebut tertuang dalam aksi unjuk rasa yang digelar KAMMI di depan Kantor KPU, Selasa (12/5).

“Sudah saatnya kekuatan politik dan religius bersatu untuk menolak pemimpin yang menganut paham neo liberal,” tegas Ketua Umum KAMMI, Rahman Toha.

Aksi ini merupakan respon penolakan terhadap nama Gubernur BI Boediono dan Menko Ekonomi Sri Mulyani sebagai cawapres 2009. “Ekonom yang menganut faham ini (Budiono dan Sri Mulyani, red) semakin menjerumuskan bangsa dalam kehancuran,” tandas Toha. (Dng)

Read more...

Ekonomi Neoliberal Mengancam

Ekonomi Neoliberal Mengancam

TOLAK BOEDIONO - Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/5). Mereka menolak Boediono tampil sebagai cawapres pendamping SBY dalam pilpres mendatang. (Suara Karya/Andry Bey)

Rabu, 13 Mei 2009
JAKARTA (Suara Karya): Masa depan ekonomi nasional menjadi pertaruhan dengan tampilnya Boediono sebagai cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di arena pilpres mendatang. Sebab, Boediono dikenal sebagai figur penganut paham ekonomi neoliberal.
Artinya, jika pasangan SBY-Boediono tampil sebagai pemenang pilpres, ekonomi nasional niscaya makin jauh dan makin dalam berorientasi neoliberal. Kenyataan itu merisaukan karena ekonomi liberal sangat pro pasar dan menafikan kebijakan-kebijakan pro rakyat.
Demikian rangkuman pendapat ekonom Ichsanuddin Noorsy dan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika terkait isu cawapres pendamping SBY yang hampir pasti merujuk pada sosok Boediono. Mereka dihubungi secara terpisah, kemarin, di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi juga turut menyoroti isu ini.
Sementara itu, kemarin, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. Mereka tegas menolak Boediono tampil sebagai cawapres. Mereka menilai, sebagai figur yang dikenal berpaham ekonomi neoliberal, Boediono sulit diharapkan bisa membawa perbaikan terhadap kehidupan ekonomi nasional.
Menurut Ichsanuddin Noorsy, ekonomi nasional niscaya amburadul jika figur penganut paham ekonomi neoliberal seperti Boediono menempati posisi amat strategis dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlebih lagi SBY sendiri kemungkinan besar memberi keleluasaan bagi pendampingnya dalam menggariskan kebijakan di sektor ekonomi.
Walhasil, jika SBY dan Boediono berduet sebagai capres dan cawapres–serta andai pasangan tersebut memenangi pilpres mendatang–kebijakan ekonomi nasional ke depan ini niscaya makin berorientasi neoliberal yang dikenal pro pasar. Pemerintah, kata Noorsy, sulit diharapkan menerapkan kebijakan-kebijakan pro rakyat.
“Yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan berorientasi neoliberal bukan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan dan kekuatan ekonomi asing,” ujar Noorsy.
Noorsy mengingatkan, selama ini saja hampir semua proyek besar di Indonesia dikuasai asing, sementara usaha yang dilakoni anak bangsa sulit sekali bisa berkembang. Itu terjadi karena kebijakan di sektor ekonomi nasional dikendalikan figur penganut ekonomi neoliberal di kabinet.
“Jadi, jika kepemimpinan nasional ini diduduki duet SBY-Boediono, jangan pernah berharap kehidupan ekonomi yang diamanatkan konstitusi bisa tegak,” kata Noorsy.
Menurut dia, dampak positif bagi dunia internasional akan lebih terlihat jika pasangan itu memimpin Indonesia. Pencabutan subsidi, perdagangan bebas yang aturannya diserahkan kepada pasar, serta tumbuhnya pasar uang dan pasar modern di Indonesia akan terjadi. Namun, bukan Indonesia yang akan menikmati hasil dari kebijakan yang terlihat positif tersebut, melainkan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat.
“Pasar Indonesia akan dipenuhi oleh barang-barang dari luar negeri karena karakter perekonomian neoliberalisme yang dianut Boediono yang secara otomatis akan menggerus pelaku usaha dalam negeri karena akan kalah bersaing, baik dari segi kualitas maupun harga,” ujar Noorsy.
Hampir senada, Ahmad Erani Yustika menyatakan, duet capres-cawapres SBY-Boediono membuat roda ekonomi nasional sulit menjadi lebih baik dan menyejahterakan rakyat banyak. “Saya meyakini pola ekonomi neoliberalisme yang dijalankan pemerintah selama empat setengah tahun terakhir akan berlanjut kalau saja duet SBY-Boediono tampil sebagai pemenang pilpres mendatang,” ujarnya.
Menurut Yustika, di bawah pemerintahan SBY-Boediono, pertumbuhan ekonomi nasional hampir pasti tidak berpijak pada sektor-sektor padat karya dan tradable seperti pertanian. “Konsekuensinya, masyarakat miskin akan makin miskin dan kelompok kaya bertambah kaya,” katanya.
Di lain pihak, Sofjan Wanandi mengatakan, SBY dan Boediono tidak cocok berpasangan memimpin pemerintahan yang tengah menghadapi krisis global. Pasalnya, mereka berdua sama-sama lamban dalam mengambil keputusan maupun bertindak, di samping lembek dalam menghadapi tekanan asing.
“Yang diperlukan sekarang ini adalah pemimpin yang berani mengambil kebijakan terobosan di bidang ekonomi untuk menghadapi tekanan krisis,” kata Sofjan.
Menurut dia, saat dunia dihadapkan pada kesulitan akibat krisis global, Indonesia memerlukan duet pemimpin yang tangkas dan cepat dalam bertindak. Jika tidak, Indonesia niscaya ketinggalan dalam mengatasi krisis maupun dalam menyikapi perkembangan yang makin cepat.
Boediono sendiri, menurut Sofjan, hanya teknokrat yang tidak didukung parpol. Meski kemampuannya dalam sektor keuangan tak diragukan, katanya, Boediono niscaya akan kesulitan dalam memimpin kabinet yang diisi oleh menteri-menteri berlatar belakang parpol.
“Itu berarti, pemerintahan SBY-Boediono–jika mereka menang dalam pilpres–akan sulit pengambil keputusan strategis bagi bangsa, khususnya di bidang ekonomi,” kata Sofjan. (Bayu/Indra)

Read more...

KAMMI Demo Tolak Boediono

KAMMI Demo Tolak Boediono
Fajar Online

JAKARTA - Munculnya nama Gubernur Bank Indonesia Boediono maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani yang santer akan ikut serta dalam bursa capres maupun cawapres mendapat tentangan dari kalangan mahasiswa. Kedua ekonom itu dianggap sebagi antek asing yang menganut sistem neoliberalisme.

“Capres atau cawapres yang berpaham ekonomi neoliberal hanya akan menambah utang-utang bangsa Indonesia. Sehingga dipastikan tidak akan membawa perbaikan terhadap perekonomian,” ucap Rahman Toha, koordinator aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) saat unjuk rasa di depan Kantor Pemilhan Umum (KPU), 12 Mei 2009.

Capres dan cawapres berpaham ekonomi neoliberal itu, kata Rahman, hanya akan membawa Indonesia kedalam kesengsaraan. KAMMI menganggap kandidat capres yang akan bersaing dalam pilpres itu masih memiliki kualitas yang buruk.

Sehingga para pendemo pun menggelar spanduk bertuliskan ‘Tolak calon pemimpin neoliberal dan tidak prorakyat’. “KAMMI meminta agar masyarakat diminta kritis dan selektif dalam mengikuti pilpres,” tegasnya.

Ketua KAMMI Pusat yang hadir dalam unjuk rasa itu secara gambalang menyatakan bahwa siapapun yang akan mengusung Boediono maupun Sri Mulyani harus ditolak. Salah satunya adalah penolakan duet SBY-Boediono. “Sangat kita sayangkan bahwa SBY akan memilih cawapres yang pro-neoliberal.

Padahal, koalisi yang dibangun Partai Demokrat bersama partai religius. Kenapa tidak memilih dari partai yang religius,” kata Supeno kepada wartawan di sela-sela unjuk rasa.

Penolakan duet itupun sangat jelas terpampang di beberapa perangkat aksi demo, seperti poster dan spanduk yang bertuliskan antara lain “SBY memilih Boediono antek neoliberal atau rakyat yang ingin kemandirian”, “Bersatulah kaum Islam dan Nasionalis”, dan “Tolak capres-cawapres antek asing.”. (jpnn)

Read more...

Sikap PP KAMMI terkait situasi nasional

Assalamualaikum wr wb.

Sekilas tentang sikap PP KAMMI terkait situasi nasional
menjelang pemilihan presiden.

1. Posisi KAMMI dalam konfigurasi elit termasuk tarik menarik distribusi dukungan terhadap blok tertentu adalah MODERAT-KRITIS. Dan memang sebagai organ gerakan mahasiswa, bukan pada porsinya untuk memberi dukungan politik kepada blok-blok politik tersebut. Oleh karena itu yang sudah KAMMI lakukan adalah menggelontorkan isu-isu penyelamatan demokrasi yang harus diperhatikan oleh seluruh anak bangsa termasuk elit-elit politik yag sedang berkompetisi. Sebagai contoh, Tgl 6 April 2009 silam, KAMMI bersama BEM SI menyelenggarakan Forum Mimbar Bebas dengan tajuk ”Selamatkan Demokrasi Indonesia” yang dihadiri oleh pimpinan OKP nasional dan gerakan pemuda dan mahasiswa lain di Ibukota. Lalu pd Tgl 20 April, KAMMI bersama elemen gerakan mahasiswa seperti HMI-MPO, PMKRI, IMM, GPI, melakukan press conference menyerukan kepada elit politik di negeri ini untuk mengedepankan Silaturahim Demokrasi dengan pointer ;
1. Rekonsiliasi Nasional,
2. Tuntaskan agenda Reformasi,
3. Pemulihan hak-hak sipil rakyat
4. Berpihak pada ekonomi kerakyatan / waspada terhadap kekuatan Neo-liberalisme. Semua ini bisa dilacak di media-media nasional.

2. KAMMI menilai bahwa proses transisi demokrasi di negeri ini masih belum menemui ujung. Demokrasi masih menjadi domain elit dan cenderung liberal. Situasi demikian semakin membuat gerakan mahasiswa secara umum kehilangan narasi dalam konteks penyelamatan bangsa. Oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab moril dan ideologi, KAMMI menganggap hajatan politik besar seperti PEMILU bukan hanya sekedar siapa lawan siapa, blok mana lawan blok mana. Tetapi harus menyentuh subtansi dan konten agenda yang akan diwujudkan siapapun pemimpinnya kelak. Maka dari itu 11 Agenda Strategis Bangsa yang sudah dirilis dan coba kita diskusikan di milis ini adalah entry poin untuk kita mewujudkan harapan gerakan ini sekaligus sebagai sikap kita terhadap situasi politik yang berkembang.

3. PP KAMMI berharap kepada seluruh kader se- Indonesia dan seluruh dunia khususnya struktur KAMMI Wilayah, Daerah dan Komisariat. Agar mengkaji dan mendiskusikan serta mengkontekstualisas ikan 11 Agenda tersebut kedalam situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Supaya agenda gerakan ini menemukan bentuknya secara integral dan mendapat respon yang massif dari berbagai pihak.

Semoga Allah SWT
semakin membuka pintu rahmat dan berkah untuk gerakan ini serta meneguhkan
komitmen kader-kadernya. Jazakumullohu khoiron katsiro.

Salam,
M. Fikri Aziz
Sekjend PP KAMMI

Read more...

KAMMI : Utang ADB Bukan Solusi

JAKARTA- Sidang Tahunan Asia Development Bank (ADB) telah berlalu. Pertemuan
tahunan ke-42 yang digelar di Bali tersebut agenda utamanya antara lain
adalah mengatasi krisis lewat penyaluran utang yang lebih besar kepada
negara berkembang. Pemerintah Indonesia pun mendapat pinjaman program
dari Asia Development Bank (ADB) senilai US$ 750 juta dan pinjaman siaga
US$ 1 miliar. Indonesia adalah salah satu pengguna dana terbesar dari
ADB.

Selama ini ADB senantiasa di publikasikan sebagai sebuah lembaga sosial
yang menggalang dana dari "negara dermawan" yang memiliki
kelebihan dana untuk di "sumbangkan" dalam bentuk pinjaman lunak
kepada negara-negara anggota yang membutuhkan. Betapa upaya pembangunan
citra positif ini ternyata sangat efektif dalam "merayu dan
menghipnotis" negara-negara anggota yang memiliki kesulitan
keuangan, untuk menjadi kreditor.

Padahal jika ADB merupakan lembagan sosial, seharusnya tidak ada istilah
pemegang saham baik dalam arti sesungguhnya maupun "donatur"
yang berciri selayaknya pemegang saham dalam institusi mereka. Hal ini
seharusnya sudah menunjukkan bahwa ADB bukan lembaga sosial, melainkan
lembaga bisnis internasional, dengan negara-negara di kawasan Asia
Pasifik sebagai konsumennya.

Tujuan untuk memperoleh keuntungan akan sangat bertentangan dengan
tujuan sosial. Bagaimana ADB bisa menjalankan fungsi sosial jika di satu
sisi mereka harus bekerja mencari keuntungan bagi pemegang saham. Fungsi
bisnis dengan fungsi sosial tidak akan pernah sejalan. Tetap yang akan
di kedepankan oleh ADB adalah kesejahteraan pemegang saham mereka.

Keberadaan ADB dan lembaga keuangan internasional lainnya tidak terlepas
dari upaya negara pemilik modal untuk menguasai negara yang mereka
pandang lemah. Ada motif ekonomi dan politik negara-negara industri maju
dan perusahaan trans-nasional sebagai pemegang saham terbesar di lembaga
tersebut. Semakin besar jumlah pinjaman semakin besar kemampuan dalam
mengendalikan negara tersebut.

Utang bisa menghilangkan harkat dan martabat negara karena membuat
pemerintah tidak bisa leluasa menjalankan program pembangunanya. Selain
itu pinjaman utang baru ADB pasti akan berdampak pada bertambahnya beban
Utang Negara yang membebani APBN. Beban utang luar negeri juga membebani
rakyat karena pembayaran utang menyedot 50 persen dari pendapatan
domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap
kesejahteraan rakyat. Belum lagi keharusan pemerintah membayar
`commitment fee' dan `back log' atau dana talangan untuk
membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang.

Karena itulah mensikapi permasalahan tersebut PP KAMMI bersikap:

1. Menolak penambahan utang baru ADB, karena itu hanya akan menambah
beban Utang Negara dan meningkatnya cicilan utang yang harus ditanggung
oleh rakyat dalam APBN termasuk bunga utang yang juga masih sangat
besar.

2. Pemerintah harus lebih kreatif plus efisien dalam mengelola pos
pendapatan dan pos pengeluarannya. Berupaya memperbesar pos pendapatan,
lewat investasi-investasi yang profitable, dan menghentikan
ketergantungan pada utang luar negeri.

3. Pembangunan paradigma ekonomi hendaknya tidak hanya mengejar
pertumbuhan semata, namun juga kemandirian, pemerataan dan keadilan.

Read more...

Humas Rencanakan Desember untuk Training Kehumasan Tingkat Nasional

Jakarta-Departemen Humas PP KAMMI dalam rapat internalnya direncakan akan menyelegarakan Training Kehumasan KAMMI tingkat Nasional, rencannya Training Kehumasan ini akan diadakan pada bulan desember yang akan datang, dengan melibatkan seluruh pengurus KAMMI Daerah dan KAMMI Wilayah di seluruh Indonesia,

Pelatihan ini di tujukan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan kader tentang kehumasan dari tata cara membuka dan merawat jaringan sampai trik-trik untuk meningkatkan citra organisasi. diharapakan ini menjadi bekal untuk meningkatkan citra dan kualitas organisasi di daerahnya masing- masing

Sampai tahap ini Humas PP KAMMI sedang mempersiapkan lokasi dan muatan kegiatan yang nanti di berikan untuk bekal teman-teman di daerah. Untuk Lokasi Pelaksanaan Humas PP Kammi sudah mempertimbangkan lima tempat yang dikiranya cocok untuk dapat menyelengarakan Training Kehumasan itu yaitu Surabaya, Solo, Semarang, Banten dan Lampung.

Read more...

Humas Siapakan Wajah Baru KAMMI Online

Jakarta-Dalam rapat departemen humas yang dilaksanakan pada pekan lalu di markas besar KAMMI di Tebet, di ketahui bahwa humas PP KAMMI sedang mempersiapkan tampilan baru untuk KAMMI Online. " Iya benar, kami sedang mempersiapkan tampilan baru untuk KAMMI Online" ujar Ketua Departement Humas Eric Setiawan. Menurutnya tampilan baru ini akan segera dinikmati pada akhir Bulan Mei atau awal bulan Juni Mendatang. Dalam Tampilan barunya KAMMI online juga akan melibatkan humas KAMMI Daerah untuk bersama-sama berperan aktif dalam mengelola KAMMI Online tersebut.

Humas PP KAMMI mengharapkan Kammi Online menjadi referensi baru bagi masyarakat, mahasiswa dan kader-kader KAMMI se Indonesia untuk mengetahui perkembangan KAMMI dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat komisariat, Humas PP KAMMI optimis bahwa KAMMI Online akan di kunjungi 10.000 Pengunjung setiap bulannya.

Selain info-info terbaru tentang KAMMI, KAMMI Online juga akan menampilkan Kolom Ketua Umum yang akan diperbaharui setiap dua pekan sekali, lalu tambahan fasilitas lainnya adalah Konsultasi Hukum Online. Fitur Video Online juga akan di tambahkan dalam tampilan baru, fitur ini berfungsi untuk mendengarkan secara langsung secara visual perkembangan KAMMI

Read more...