Ekonomi Neoliberal Mengancam
TOLAK BOEDIONO - Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/5). Mereka menolak Boediono tampil sebagai cawapres pendamping SBY dalam pilpres mendatang. (Suara Karya/Andry Bey)
Rabu, 13 Mei 2009
JAKARTA (Suara Karya): Masa depan ekonomi nasional menjadi pertaruhan dengan tampilnya Boediono sebagai cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di arena pilpres mendatang. Sebab, Boediono dikenal sebagai figur penganut paham ekonomi neoliberal.
Artinya, jika pasangan SBY-Boediono tampil sebagai pemenang pilpres, ekonomi nasional niscaya makin jauh dan makin dalam berorientasi neoliberal. Kenyataan itu merisaukan karena ekonomi liberal sangat pro pasar dan menafikan kebijakan-kebijakan pro rakyat.
Demikian rangkuman pendapat ekonom Ichsanuddin Noorsy dan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika terkait isu cawapres pendamping SBY yang hampir pasti merujuk pada sosok Boediono. Mereka dihubungi secara terpisah, kemarin, di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi juga turut menyoroti isu ini.
Sementara itu, kemarin, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. Mereka tegas menolak Boediono tampil sebagai cawapres. Mereka menilai, sebagai figur yang dikenal berpaham ekonomi neoliberal, Boediono sulit diharapkan bisa membawa perbaikan terhadap kehidupan ekonomi nasional.
Menurut Ichsanuddin Noorsy, ekonomi nasional niscaya amburadul jika figur penganut paham ekonomi neoliberal seperti Boediono menempati posisi amat strategis dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlebih lagi SBY sendiri kemungkinan besar memberi keleluasaan bagi pendampingnya dalam menggariskan kebijakan di sektor ekonomi.
Walhasil, jika SBY dan Boediono berduet sebagai capres dan cawapres–serta andai pasangan tersebut memenangi pilpres mendatang–kebijakan ekonomi nasional ke depan ini niscaya makin berorientasi neoliberal yang dikenal pro pasar. Pemerintah, kata Noorsy, sulit diharapkan menerapkan kebijakan-kebijakan pro rakyat.
“Yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan berorientasi neoliberal bukan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan dan kekuatan ekonomi asing,” ujar Noorsy.
Noorsy mengingatkan, selama ini saja hampir semua proyek besar di Indonesia dikuasai asing, sementara usaha yang dilakoni anak bangsa sulit sekali bisa berkembang. Itu terjadi karena kebijakan di sektor ekonomi nasional dikendalikan figur penganut ekonomi neoliberal di kabinet.
“Jadi, jika kepemimpinan nasional ini diduduki duet SBY-Boediono, jangan pernah berharap kehidupan ekonomi yang diamanatkan konstitusi bisa tegak,” kata Noorsy.
Menurut dia, dampak positif bagi dunia internasional akan lebih terlihat jika pasangan itu memimpin Indonesia. Pencabutan subsidi, perdagangan bebas yang aturannya diserahkan kepada pasar, serta tumbuhnya pasar uang dan pasar modern di Indonesia akan terjadi. Namun, bukan Indonesia yang akan menikmati hasil dari kebijakan yang terlihat positif tersebut, melainkan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat.
“Pasar Indonesia akan dipenuhi oleh barang-barang dari luar negeri karena karakter perekonomian neoliberalisme yang dianut Boediono yang secara otomatis akan menggerus pelaku usaha dalam negeri karena akan kalah bersaing, baik dari segi kualitas maupun harga,” ujar Noorsy.
Hampir senada, Ahmad Erani Yustika menyatakan, duet capres-cawapres SBY-Boediono membuat roda ekonomi nasional sulit menjadi lebih baik dan menyejahterakan rakyat banyak. “Saya meyakini pola ekonomi neoliberalisme yang dijalankan pemerintah selama empat setengah tahun terakhir akan berlanjut kalau saja duet SBY-Boediono tampil sebagai pemenang pilpres mendatang,” ujarnya.
Menurut Yustika, di bawah pemerintahan SBY-Boediono, pertumbuhan ekonomi nasional hampir pasti tidak berpijak pada sektor-sektor padat karya dan tradable seperti pertanian. “Konsekuensinya, masyarakat miskin akan makin miskin dan kelompok kaya bertambah kaya,” katanya.
Di lain pihak, Sofjan Wanandi mengatakan, SBY dan Boediono tidak cocok berpasangan memimpin pemerintahan yang tengah menghadapi krisis global. Pasalnya, mereka berdua sama-sama lamban dalam mengambil keputusan maupun bertindak, di samping lembek dalam menghadapi tekanan asing.
“Yang diperlukan sekarang ini adalah pemimpin yang berani mengambil kebijakan terobosan di bidang ekonomi untuk menghadapi tekanan krisis,” kata Sofjan.
Menurut dia, saat dunia dihadapkan pada kesulitan akibat krisis global, Indonesia memerlukan duet pemimpin yang tangkas dan cepat dalam bertindak. Jika tidak, Indonesia niscaya ketinggalan dalam mengatasi krisis maupun dalam menyikapi perkembangan yang makin cepat.
Boediono sendiri, menurut Sofjan, hanya teknokrat yang tidak didukung parpol. Meski kemampuannya dalam sektor keuangan tak diragukan, katanya, Boediono niscaya akan kesulitan dalam memimpin kabinet yang diisi oleh menteri-menteri berlatar belakang parpol.
“Itu berarti, pemerintahan SBY-Boediono–jika mereka menang dalam pilpres–akan sulit pengambil keputusan strategis bagi bangsa, khususnya di bidang ekonomi,” kata Sofjan. (Bayu/Indra)
Read more...
Postingan
